Pengertian, Target Dan Instrumen Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter - Sebelum membahas wacana kebijakan moneter, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa dalam ilmu ekonomi dikenal ada tiga kebijakan ekonomi makro. Tiga kebijakan yang dimaksud yaitu kebijakan perdagangan luar negeri, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Kebijakan moneter biasanya dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar, kredit stabilisasi harga dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter sanggup terealisasi dengan adanya beberapa instrumen penting, yaitu :
Img Kebijakan Moneter Via: kajianpustaka.com
1. Bank rate policy atau politik diskonto, yaitu kebijakan dimana dipakai untuk mengukur berapa besarnya diskonto yang dikenakan terhadap bank-bank umum. Cara kerja bank rate, yaitu Bank Sentral memilih besarnya bank rate tersebut.
2. Operasi pasar terbuka (open market operation), yaitu sebagai kegiatan pembelian atau penjualan surat – surat berharga oleh Bank Sentral.
3. Perubahan cadangan minimum, maksudnya disini yaitu Bank Sentral mengatur persyaratan batas cadangan minimum untuk bank umum.
4. Pengawasan kredit selektif (selective credit control), yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap praktek perkreditan yang dijalankan dalam bidang perbankan.
5. Moral suasion, yakni instrumen kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dengan metode penghimbauan kepada para bankir dan pengusaha semoga mengikuti, dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank sentral.
Dengan adanya lima instrumen yang telah disebutkan diatas, diharapkan tujuan pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilisasi dan pemerataan sanggup tercapai. Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian biasanya tampak terang pada waktu perokonomian tersebut berusaha untuk membuat dan memelihara suatu tingkat kestabilan ekonomi.
Hal ini sanggup dimungkinkan terjadi lantaran tujuan dari kebijakan moneter yaitu untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro menyerupai yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran.
Tentunya semua sasaran tersebut perlu dicapai secara serempak dan maksimal, jadi intinya kebijakan moneter mengacu pada :
1. Menunjang perjuangan pemerataan pembangunan, antara lain dengan jalan meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah, mendorong ekspansi kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat, yaitu menghimpun semua simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk investasi.
3. Memlihara dan meningkatkan kestabilan ekonomi, khususnya dalam menjaga kestabilan harga - harga dengan menekan inflasi, dan jikalau bisa selalu berada dalam posisi satu digit.
4. Menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan forum keuangan dalam rangka pengembangan sistem forum keuangan yang lebih sehat, dan lengkap, sehingga pengaturan dan arah pembiayaan - pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilakukan secara efektif dan efisien.
Salah satu pegangan yang penting dari kebijakan moneter yaitu bagaimana mengatur 3 (tiga) jalur kebijakan moneter yang terdiri dari : suku bunga, kecerdikan kredit (pagu kredit), dan kekayaan. Kebijakan moneter yang mudah dan fleksibel sangat diharapkan dalam suatu keadaan ekonomi tertentu.
Kebijakan moneter yang luwes berarti suatu kemampuan yang tinggi untuk bergerak dengan cepat dalam menjawab perubahan-perubahan suasana ekonomi. Keuntungan utama dari kebijakan moneter atas kebijakan lainnyauntuk menghipnotis situasi ekonomi ialah bahwa ia sanggup bertindak dengan cepat dan pengaruhnya pun dapa dirasakan dengan cepat pula oleh masyarakat.
Dengan demikian seandainya kegiatan perusahaan mulai berkurang, maka tindakan untuk memudahkan kredit pada suatu tubuh tertentu sanggup membentuk menaikkan kembali hasrat untuk mendapat kredti, dan bisa menambah kegairahan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi lagi sehingga kebijakan moneter yang menyerupai demikian akan bisa membantu merendahkan resesi melalui perubahan tingkat bungan modal, terutama tingkat bunga kredit jangka pendek.
Kebijakan moneter bahu-membahu dengan kebijakan keuangan negara dan neraca pembayaran, merupakan tiga aspek kebijakan ekonomi makro yang bersahabat kaitannya satu dengan yang lainnya. Secara bahu-membahu ketiganya harus diusahakan semoga serasi, dan seimbang, yang satu menunjang yang lain.
Secara bahu-membahu mengusahakan tercapainya sasaran pembangunan terutama sasaran-sasaran yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta membuat suatu keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, yang kesemuanya untuk membuat kestabilan ekonomi.
Dengan kebijakan moneter dan perbankan yang bisa menunjang suasana yang meningkatkan kegiatan dan kegairahan perekonomian masyarakat untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, maka pengumpulan tabungan masyarakat maupun penyalurannya harus bisa dilakukan oleh sektor perbankan dengan tanggung jawab yang lebih besar tentunya.
Pelaksanaan nya bisa dilakukan dengan menerapkan rujukan kebijakan moneter perbankan maupun perkreditan yang bisa menjawab tantangan-tantangan ekonomi, melalui perbaikan-perbaikan sistem dan pelayanan, perbaikan administrasi serta perbaikan cara kerja mediator keuangan.
Bank Indonesia dalam hal ini akan senantiasa berupaya membuat iklim persaingan yang sehat untuk mendorong perbankan semoga sanggup meningkatkan fungsi, dan efisiensinya di dalam melayani masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, dan membiayai usaha-usaha yang produktif, terutama di bidang ekspor dan perjuangan kecil, serta kegiatan yang banyak membuat lapangan kerja.
Dewan Moneter
Jika kita membahas wacana kebijakan moneter maka tentu tidak akan bisa lepas dengan suatu forum negara yang disebut Dewan Moneter. Apa dewan moneter itu? Sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana kekuasaan pemerintah berada di tangan presiden, sedangkan para menteri yaitu pembantunya, maka penetapan kebijakan di bidang moneter dengan sendirinya berada pada presiden.
Suatu kebijakan moneter sebelum ditetapkan pemerintah, diolah dan dipersiapkan oleh para pembantu presiden. Oleh lantaran penelaahan duduk kasus moneter itu memerlukan koordinasi, dan sinkronisasi mengenai banyak sekali bidang, maka dianggap perlu untuk membentuk suatu dewan yang terdiri dari menteri-menteri yang memimpin bidang keuangan dan perekonomian, ditambah pula dengan gubernur bank sentral.
Dewan ini kemudian dikenal dengan dewan moneter, yang bertugas membantu pemerintah dalam pemikiran, perencanaan dan penetapan kecerdikan di bidang moneter. Dewan moneter membantu pemerintah dalam perencanaan dan memutuskan kebijakan moneter menyerupai mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang.
Dalam menjalankan fungsinya tersebut dewan moneter sanggup mengajukan patokan-patokan yang ditujukan dalam perjuangan menjaga kestabilan moneter tersebut. Dewan moneter memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebiajakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dewan moneter terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yaitu menteri-menteri di bidang keuangan, bidang perekonomian serta gubernur bank sentral. Dalam kekerabatan ini, gubernur bank sentral dalam dewan moneter memiliki arti khusus.
Hal ini disebabkan lantaran bank sentral dalam struktur pemerintahan berkedudukan bukan sebagai departemen melainkan suatu forum negara. Oleh lantaran itulah bank sentral dinilai sanggup memilih nilai kebutuhan dan kemampuan perekonomian negara secara lebih objektif dan bertindak menurut wewenang yang tercantum dalam UU Bank Sentral.
Dewan moneter diketuai oleh seorang menteri keuangan. Anggota dewan moneter pada tiap kali ia berhalangan maka diharuskan menunjuk seorang wakil yang atas kuasanya sanggup turut serta dalam bidang-bidang dewan moneter dengan memiliki hak suara. Mengenai tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan dewan moneter, sepenuhnya diatur oleh dewan moneter itu sendiri.